Partai Paling Korup di Indonesia

Partai Paling Korup di Indonesia | Praktek korupsi di Indonesia yang menyangkut partai politik (parpol) semakin besar hingga sepanjang 2012 terdapat 52 kader parpol yang terjerat kasus korupsi.

Berdasarkan catatat Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang 2012 terdapat 52 kader parpol yang terjerat kasus korupsi dan Partai Golkar menjadi partai paling banyak melakukan tindak pidana korupsi.

Partai Paling Korup di Indonesia


Politisi yang terjerat kasus korupsi pun tidak hanya dari anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) tapi juga DPRD, Gubernur, Walikota, hingga Bupati.

“Secara keseluruhan baik kasus di kejaksaan, kepolisian dan KPK, kita melihat ada 52 kader parpol yg terjerat kasus korupsi. Ini adalah politisi yang menjadi anggota DPR, DPRD, gubernur, walikota maupun bupati. Golkar menempati urutan pertama, disusul Demokrat, PDIP, PAN dan PKB,” ujar Peneliti ICW, Apung Widadi dalam konferensi pers Review Korupsi Partai Politik di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Jumat (28/12).

Dia menambahkan pada kasus-kasus di kepala daerah, banyak yang terkena kasus mafia anggaran, dana bansos dan hibah, sehingga pelanggaran pengumpulan dana kampanye menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk pemerintah kedepannya.

Apung mencontohkan pada pemilu 2009 di mana penyumbang Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono saat ini banyak yang menjadi tersangka. Penyumbang yang dimaksud oleh Apung adalah Muhammad Nazaruddin, Andi Mallarangeng dan juga Siti Hartati Murdaya.

“Kalau di sortir, modus yang terjadi kenapa politisi mudah terjerat kasus korupsi, karena saat politisi menjadi pejabat pemerintah banyak yang menyalahgunakan kewenangan. Penentu dan pembahas anggaran kemudian direkayasa dengan mafia anggaran,” tuturnya.

Dengan demikian, menurutnya, kasus mafia anggaran cukup susah untuk dituntaskan oleh para penegak hukum. Hal ini disebabkan seluruh korupsi di desain dari pembahasan anggaran.

Dia menilai kongkalikong antara eksekutif dan legislatif untuk menggerus uang rakyat di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terus terjadi.

Apung berharap kedepannya para penegak hukum seperi Kepolisian dan KPK harus lebih ganas dalam menuntaskan kasus mafia anggaran.

Dalam kesempatan yang sama Project Coordinator Tranpsarency International Indonesia (TII), Ibrahim Fahmy Badoh mengatakan fungsi penguasaan anggaran yang diberikan pada parlemen mencapai ke daerah. Menurutnya saat ini terlihat dampak dari perubahan kebijakan ini.

Ketika kekuasaan didistribusikan, memiliki distorsi kekuasaan itu sendiri. ICW konsisten bahwa relasi politik tidak hanya terkait kekuasaan tapi banyak aktor yang mempengaruhi korupsi terutama oleh aktor-aktor politik,” tutur Fahmy.

Dia menambahkan saat ini anggaran pemerintah baik di daerah maupun nasional mengalami peningkatan. Namun sayangnya peningkatan anggatan tidak diikuti rencana yang matang sehingga banyak dana yang berbentuk siluman dan diselewengkan oleh parpol.

Sumber: partai paling korup